Mantab!!! Jawaban Telak Anggota DPRD DKI atas Tuduhan Anies Soal Mal di Lahan Negara

60Detik - Sampai detik ini, Anies Baswedan belum juga menjelaskan secara rinci, tentang lahan negara yang dijadikan mal di Jakarta. Ia juga tidak menyebutkan di era siapa kejadian lahan milik negara dijadikan mal. Anies cuma mengatakan, warga akan tercengang jika mengetahui hal tersebut.

Anies berjanji akan mengungkapkan hal tersebut pada waktunya nanti. Tapi, dia tidak bisa memastikan kapannya. Saat media terus mengejar informasi lebih detailnya, Anies malah berlalu meninggalkan lokasi
Sebelumnya, kita ketahui bahwa Anies curhat, mengapa program rumah murah DP Rp 0 terus saja dipermasalahkan? Di tengah-tengah curhatnya ini, tiba-tiba ia menyinggung soal lahan negara yang digunakan sebagai mal. Katanya, mengapa untuk soal ini kita tidak ribut?


Netizen mempermasalahkan program rumah murah DP Rp 0-nya Anies karena memang jelas-jelas membingungkan dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Program tersebut terus saja berubah-ubah hingga menjadi bentuknya yang sekarang. Dengan sebuah syarat “pengganti DP” yang akan sulit dipenuhi oleh warga kecil yang berpenghasilan rendah. Dan anehnya, tidak ada rumah yang akan dibangun, Pemda, nantinya, hanya mengurus masalah pembiayaannya saja. Ini kan makin aneh saja.


Nah, kalau mal di atas lahan milik negara masih tidak jelas duduk perkaranya seperti apa. Sebab, Anies hanya memberikan “qlue” bukan memberikan fakta yang terinci. Jadi, untuk apa juga membicarakan hal yang tidak jelas duduk perkaranya. Kalau, kasus mal di atas lahan negara ini ingin dibicarakan masyarakat luas, ya berarti Anies harus memberitahu detailnya seperti apa? Apa nama malnya? Lokasinya dimana?


Melihat tudingan Anies yang ramai dibicarakan ini, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan tidak ada lahan negara yang dijadikan mal seperti dikatakan oleh calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Santoso, yang ada adalah penyalahgunaan peruntukan lahan.

Santoso berbicara sesuai dengan kapasitasnya di DPRD yang berada di Komisi C. Dimana tugasnya membidangi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, dan aset milik daerah.


Santoso menyebutkan memang banyak lahan yang peruntukannya bukan untuk mal tapi malah dijadikan mal. Jadi, pernyataan Anies makin membingungkan. Data yang ia dapat dari mana?

Jangan-jangan, kasus ini kan sama dengan kasus tentang peringkat Kementerian Pendidikan waktu masa Anies dimana ia menyebutkan, kementeriannya berada di ranking ke-9. Padahal, faktanya berada di ranking paling buncit ke-22. (seword)

  • Terpopuler Minggu Ini